Kebijakan Fiskal dan Moneter

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Permasalahan

            Dalam rangka mengumpulkan dana dan mengatur nilai serta laju peredaran uang, pemerintah membuat kebijakan – kebijakan yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dilakukan supaya negara mempunyai anggaran dana untuk melakukan pembiayaan terhadap kegiatan – kegiatan dalam pembangunan negara. Cara pengumpulan dana tersebut salah satunya adalah berbentuk pajak. Namun bagi masyarakat awam kebijakan – kebijakan tersebut kerap dianggap tidak berguna, padahal hal tersebut sudah mereka naikmati, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian diIndonesia.

            Pemerintah mengadakan kebijakan moneter agar pemerintah bisa mengendalikan keadaan ekonomi makro supaya dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui peraturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Sebagian masyarakat tidak menyadari bahwa pengaruh dari kebijakan ini sangat menunjang perekonomian negara. Seperti meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas suku bunga, menjaga stabilitas pasar keuangan, dan menjaga stabilitas pasar valuta asing.

1.2 Landasan Teori

            Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Berbeda halnya dengan kebijakan moneter yang berperan sebagai penyetabil perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

            Kebijakan moneter berusaha untuk mengendalikan uang yang yang beredar dimasyarakat agar tidak terjadi konflik ekonomi seperti inflasi dan sebagainya. Kebijakan moneter juga berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia yang saat ini masih tergolong berkembang.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kebijakan fiskal

1.      Pengertian kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan artian kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluan negara dalam suatu perekonomian.

Menurut para ahli :

Sadono Sukirno, 2003 Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Sedangkaan menurut Nopirin, Ph. D. 1987, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakkan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indicator yang biasa dipakai adalah budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak.

2.      Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian

Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari tahun ke tahun meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional. ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus defisit, dan lain-lain.

Bagi Negara-negara yamg sedang berkembang, pemerintah menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Kita telah mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk memperbesar kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya capital formation. Dengan demikian berarti masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar untuk terwujudnya capital formation yang dibutuhkan tersebut.

3.      Bentuk – bentuk kebijakan fiskal

Terdapat dua jenis kebijakan fiskal, yaitu :

a.       penstabil otomatik adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatik cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi.

b.      kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

4.      Pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian indonesia

Pengaruh kebijakan fiskal dapat diananlisa dalam dua tahap, yaitu :

a.       Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN.

b.      Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.

APBN mempunyai dua kategori yaitu kategori penerimaan dan pengeluaran.

Penerimaan	Pengeluaran
·         Pajak ·         Pinjaman dari Bank Central ·         Pinjaman dari masyarakat dalam negeri ·         Pinjaman dari luar negeri	·         Pengelaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa ·         Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai ·         Pengeluaran pemerintah untuk ransfer payment

Pemerintah selalu berupaya agar kebijakan anggaran berimbang. Hal trsebut terjadi apabila pemerintah menetapkan penerimaan sama besar dengan pengeluaran. Namun saat ini anggaran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit dan anggaran surplus.

Anggaran defisit

Peningkatan pembelian atau belanja pemeritah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional. Contohnya pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. Dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. Hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. Anggaran defisit memiliki keunggulan maupun kelemahan, salah satu keunggulannya adalah terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai tambahan utang yang jelas dan lebih transparan serta bisa diawasi masyarakat.

Anggaran surplus

Kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.  Cara kerja anggara surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, uang yang didapat pemerintah dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memenfaatkan selisihnya untuk melunasi beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi. Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapat meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

2.2 Kebijakan Moneter

1.      Pengertian Kebijakan Moneter          

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

2.      Tujuan kebijakan moneter

a.       Meningkatkan kesempatan kerja

b.      Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

c.       Menjaga kestabilan harga

d.      Menjaga stabilitas suku bunga

e.       Menjaga stabilitas pasar keuangan

f.       Menjaga stabilitas valuta asing

Otoritas moneter ingin mencapai semua tujuan tersebut, tapi pencapaian berbagai tujuan tersebut secara bersamaan adalah sangat sulit terlebih karena antar tujuan tersebut seringkali bersifat kontradiktif.

Menurut “Mishkin, 1996:13; Holtemoller, 2001:3 dalam Julaihah, 2007 : 46” Adanya konflik antar berbagai tujuan kebijakan moneter menimbulkan pemikiran baru untuk menetapkan tujuan atau sasaran tunggal berupa stabilitas harga.

3.      Kerangka dasar kebijakan moneter :

a.       Kelompok pertama : kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi sisi penawaran agregat seperti kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan perdagangan, kebijakan perindustrian.

b.      Kelompok kedua : kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi sisi permintaan agregat (lebih dikenal dengan kebijakan ekonomi makro), seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan nilai tukar.

Kebijakan moneter dianggap lebih bisa dikontrol oleh pemerintah sehingga dengan demikian dapat digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi (Warjiyo dan Zulverdi, 1998: 27). Perlu dikemukakan bahwa dalam praktek, penggunaan sasaran antara tergantung pada pendekatan operasional apa yang digunakan oleh bank sentral, yaitu apakah pendekatan berdasarkan kuantitas besaran moneter (quantity-based approach) atau pendekatan berdasarkan harga besaran moneter/suku bunga (price-based approach).

Untuk menjalankan kebijakan moneter dengan baik, perlu dilakukan pengontrolan terhadap uang yang beredar dimasyarakat. Sehingga ada dua golongan kebijakan moneter, yaitu :

1.      Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy) Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.

2.      Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy) Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Kebijakan moneter dapat berjalan dengan lancar apabila instrumen kebijakan moneter yang diantaranya adalah :

·         Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

·         Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

·         Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

·         Himbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.

Sebagai contoh : Menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

4.      Pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian indonesia

Dalam jangka waktu pendek, kebijakan moneter menimbulkan adanya kekompleksitasan. Secara umum, jika harga dan upah sangat fleksibel, maka pasar barang dan pasar tenaga kerja akan sempurna, setiap agen ekonomi akan memiliki informasi penuh tentang kondisi perekonomian dan kebijakan yang akan diterapkan oleh otoritas moneter. Akan tetapi, Pada kondisi ini, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek kebijakan moneter hanya akan mempengaruhi harga. Kebijakan moneter akan mempunyai efek riil hanya jika kebijakan moneter tidak diantisipasi. Kebijakan moneter yang tidak diantisipasi akan menimbulkan harga sebagai perubahan pada harga relatif. Pada jangka pendek tidaklah mencukupi untuk melakukan penyesuaian, namun ketika masyarakat mulai belajar dan memperbaiki ekspektasinya sepanjang waktu, maka harga akan menyesuaikan secara sempurna dan output akan berada pada keseimbangan ketika jangka menengah. Jika kebijakan meneter dilakukan dengan cara yang baik dan benar, maka perekonomian indonesia akan semakin meningkat tahap demi tahap.

BAB III

PENUTUP

3.1 kesimpulan

            Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan : penstabil otomatik dan kebijakan fiskal diskresioner. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu : Kebijakan Anggaran Seimbang, Kebijakan Anggaran Defisit, Kebijakan Anggaran Surplus, Kebijakan Anggaran Dinamis.

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dilihat dalam dua tahap yang berurutan, yaitu : bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN dan bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian

            Kebijakan moneter berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat SBI maka output total (PDB) yang dihasilkan semakin turun. Hal ini dikarenakan uang yang berputar di masyarakat semakin sedikit, masyarakat lebih suka menabung daripada membelanjakan uangnya. Sehingga pola konsumsi masyarakat juga ikut menurun, akibatnya pendapatan output total (PDB) juga ikut menurun. Sedangkan tingkat inflasi mengalami kenaikkan karena terjadi price puzzle. Dapat dikatakan bahwa adanya kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Soediyono Reksoprayitno, “Pengantar Ekonomi Makro edisi 6”, BPFE-Yogyakarta.2000

http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-kebijakan-fiskal.html

Prathama rahardja dan Mandala manurung, “Teori Ekonomi Makro dan Suatu Pengantar edisi 3”, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.2005

Boediono, “Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro edisi 4”BPFE-Yogyakarta.1982.